Pengertian Demokrasi Terbaru – Paska pemilu 2019 merupakan momen masyarakat Indonesia telah terbukti melek demokrasi. Ini menjadi poin penting dalam ranah kewibawaan politik Indonesia. Demokrasi dianggap menjadi sebuah pemahaman yang sifatnya independent nasionalism. namun, sudah tahukah anda mengenai apa sih demokrasi itu?
Demokrasi sudah lama dibicarakan dan diterapkan dalam pelaksanaan tata negara Indonesia. Demokrasi juga disarankan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan tentang demokrasi secara lebih lengkap.
Apa itu Demokrasi
Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, “Demos” dan “Kratos. Demos berarti khalayak atau rakyat sedangkan Kratos berarti pemerintahan. Dengan demikian, arti Demokrasi ialah pemerintahan yang diselenggarakan untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat.
Demokrasi juga diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana semua warga negara yang menganut demokrasi memiliki hak dan kesempatan yang sama. Demokrasi dikonsep dengan semua orang memiliki kontribusi yang sama dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Dari penjelasan tersebut, banyak pula yang mengartikan demokrasi bertumpu pada rakyat. Di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan rakyat.
Pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi akan memberikan kesempatan penuh pada rakyatnya untuk berpartisipasi ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat pada proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang.
Pendapat ini bisa disampaikannya atau diwakilkannya kepada wakil rakyat yang duduk di parlemen. Parlemen sendiri berfungsi sebagai wakil rakyat yang harus membuat keputusan berdasarkan kebutuhan rakyatnya.
Berdasarkan penelusuran sejarahnya, sistem demokrasi sendiri telah diterapkan di Yunani Kuno. Dalam menjalankan pemerintahannya, Yunani membuat rakyat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dirasakan langsung oleh rakyatnya di kemudian hari.
Sistem demokrasi yang terlaksana di jaman Yunano Kuno tentunya tidak dapat diterapkan seluruhnya. Ini hanya berupa sebuah gambaran, bahwa sebuah negara dapat menerapkan sistem yang diharapkan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Meski demikian, ada perdebatan mengenai penerapan demokrasi di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa demokrasi sulit dan bahkan mustahil di terapkan di suatu negara yang wilayahnya sangat luas apalagi kepulauan seperti Indonesia.
Agar sistem ini dapat dilaksanakan, Indonesia mengadaptasikannya ke sistem pemerintahan komando. Di mana sistem demokrasi memiliki wadah seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lembaga DPR berperan untuk menampung aspirasi rakyat di daerahnya masing-masing kemudian diteruskan ke pusat pemerintahan. Sesampainya di pusat, pemerintah bersama dengan DRP dapat mempertimbangkan kondisi rakyat di daerah.
Kemudian membuat kebijakan yang tepat untuk mereka. Bisa juga sebelum membuat keputusan mereka meninjau langsung ke daerah terkait dengan hasil laporan tersebut.
Demokrasi di Indonesia era Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berubah di masa Soeharto menggunakan sistem demokrasi Pancasila sampai sekarang. Meskipun demikian, sistem demokrasi di era reformasi sampai paska reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami banyak perbaikan.
Penerapan demokrasi dimaksimalkan dalam berbagai kesempatan seperti Pemilu, Pilkada, Pilkades dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal penyampaian saran dan kritik masyarakat kini dapat disampaikan langsung ke lembaga terkait melalui nomor telepone, atau media sosial humas mereka.
Arti Demokrasi Menurut Ahlinya
Arti demokrasi secara lebih mendalam dapat anda simak di dalam pengertian demokrasi menurut para ahli berikut ini.
Abraham Lincoln
Demokrasi menurut Abrahan Lincolna adalah sebuah sistem pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang mengusung sistem demokrasi.
Di dalam sistem demokrasi setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih dan memberikan kontribusi pada kebijakan pemerintah. Bisa dibilang jika sistem ini dapat berjalan baik jika rakyatnya bersedia berpartisipasi secara positif.
Charles Costello
Demokrasi menurut Charles Costello adalah sistem yang berlaku di tengah hubungan sosial dan politik pemerintah sebuah bangsa dengan kekuasaan-kekuasan yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak individu dalam sebuah negara.
H. Harris Soche
Demokrasi menurut H.Harris Soche adalah bentuk pemerintahan rakyat yang terlaksana dengan kepentingan utama adalah rakyatnya. Dalam sistem ini rakyat adalah penentu dan pemegang kebijakan tertinggi dalam pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk mengetahui, mempertahankan, menolak, dan melindungi diri dari adanya paksanaan dari wakil rakyat mereka.
Sidney Hook
Demokrasi menurut Siney Hook adalah sistem pemerintahan dai mana setiap keputusan penting akan dibuat berdasarkan kesepakatan mayoritas. Setiap keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kehidupan khalayak akan diberikan kepada rakyat yang sudah berusia dewasa secara bebas.
Contohnya adalah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, hasil keputusan mayoritas akan menentukan hasil akhir dari pemilihan umum. Praktik ini bertujuan untuk membuat sebuah keputusan bisa dirasakan, diawasi, dan kebijakan itu dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat di kemudian hari.
Hans Kelsen
Demokrasi menurut Hans Kelsen ialah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat yang diwakili oleh wakil rakyat terpilih dari daerah masing-masing. Masing-masing wakil rakyat mengabdi kepada kepentingan rakyat dan mereka hanyalah pelaksana kekuasaan rakyat.
Wakil rakyat merupakan buah dari keyakinan dan kepercayaan rakyat. Mereka merupakan bagian penting dari kehendak dan kepentingan rakyat di ranah tata laksana pemerintahan negara.
Prinsip-prinsip Demokrasi
Dalam pelaksanaan demokrasi, ada beberapa prinsip demokrasi yang terkandung di dalamnya. Setiap prinsip demokrasi dapat dikatakan merupakan pilar atau landasan utama pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Di setiap prinsip demokrasi juga terkandung kekuasaan rakyat. Maka dari itu, setiap pelaksana demokrasi seperti dewan perwakilan rakyat, MPR, dan kebinet presiden diwajibkan untuk menjadi pelaksana yang bertumpu pada kepentingan rakyat.
Agar lebih jelasnya, berikut merupakan prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara.
Negara Berdasarkan Konstitusi
Pelaksanaan demokrasi harus berada di dalam konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang merupakan norma sistem Politik dan Hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Kontitusi menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk mengoperasionalkan sebuah negara.
Hal-hal yang tertuang dalam konstitusi juga menjadi batasn bagi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mempengaruhi kehidupan rakyat. Konstitusi menjadi dasar hukum bagi pemerintah membuat kebijakan yang bernilai hukum.
Konstitusi juga menjadi dasar tata laksana demokrasi di wilayah nasional maupun internasinal. Pemerintah harus mengingat dasar-dasar dan kepentingan konstitusi setiap kali berada di komunitas global.
Berdasarkan pesan konstitusi maka pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional terlebih dahulu sebelum menyepakati kepentingan internasional.
Peradilan Tidak Memihak dan Bebas
Prinsip demokrasi selanjutnya adalah peradilan tidak memihak dan bebas. Dalam sebuah sistem demokrasi, pemerintah tidak boleh melakukan interventi terhadap proses peradilan.
Hal itu karean sistem pemerintah menganut sistem peradilan bebas yang artinya pemerintah dan proses peradilan harus tidak memihak. Sikap netral diperlukan agar dapat melihat permasalahan dengan jenrih. Tujuannya agar hasil keputusan dapat berjalan dengan adil terhadap perkara yang sedang disidangkan.
Pengadilan juga harus menjalankan proses peradilan dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti nyata yang terkumpul. Jika masih ada kejanggalan adalah tugas pengadilan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya.
Kebebasan Berpendapat dan Berserikat
Dalam sistem demokrasi terdapat prinsip kebebasan berpendapat dan berserikat. Pemerintah membebaskan warga negaranya untuk membentuk organisasi, berserikat dan berpendapat di dalam forumnya masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi juga harus dilaksanakan secara bijak. Penyampaian pendapat dilaksanakan dengan suatu aturan yang jelas di forum yang tepat agar tidak terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
Karena itulah DPR, MPR, dan lembaga-lembaga permusyawaratan sampai lingkup RT merupakan tempat yang tepat untuk saling bermusyawarah. Di dalam forum itulah rakyat dapat menyatakan pendapat dan ikut mengambil kebijakan.
Berpendapat dan berserikat tidak boleh terjadi secara serampangan. Semua ada tempat dan dilaksanakan secara sistematis agar tujuan yang ingin dicapai bisa dicapai dengan baik. Di samping itu, jika pendapat disampaikan di forum yang tepat, orang lain akan lebih mudah untuk menerima.
Adanya Pergantian Pemerintahan
Dalam sistem demokrasi terdapat pergantian pemerintah. Pergantian ini dialukan secara berkala. Di Indonesia akan terjadi selama lima tahun sekali. Pergantian ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, korups, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan oder baru.
Di Indonesia, untuk menandai terjadinya proses pergantian pemerintahan selalu ada pemilu. Pelaknsanaan lima tahun sekali ini mengusung asas jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dan dipercaya mengurus dan meningkatkan kedaulatan negara.
Pergantian pemerintahan diharapkan juga akan meningkatkan ide-ide baru untuk memperbaiki negara. Pergantian pemerintahan juga bertujuan agar arah selalu ada pembaharuan dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
Ketika kebijakan yang sebelumnya sudah bagus, hal itu dapat dilaksanakan dan dilanjutkan secara estafet kepada pemegang puncak pimpinan pemerintahan terbaru. Dengan adanya orang baru diharapkan kondisi negara menjadi lebih baik.
Diharapkan juga negara menjadi semakin mampu bersaing ke ranah global. Sehingga kekuatan negara tidak dipandang sebelah mata sebagai konsumen, melainkan juga dipandang sebagai produsen yang berkualitas dalam bidang yang negara kuasai.
Kedudukan Rakyat Sama di Mata Hukum
Dalam negara demokrasi, kedudukan rakyat sama di mata hukum. Mereka memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan mendapatkan pengawalan hukum ketika terjadi masalah.
Dalam penegakan hukum, pengadilan dan pihak berwajib dapat melaksanakan proses peradilan dengan adil, tidak memihak, dan tidak pandang bulu. Di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama ketika terjadi masalah hukum. Pelaku pelanggar hukum harus mendapatkan hukuman sesuai dengan jenis kejahatannya.
Proses peradilan untuk mengadili yang bersalah pun harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Pengadilan dan penegak hukum yang terhubung dengannya harus bisa bekerja untuk menunjukkan keadilan yang sebenarnya kepada masyarakat umum.
Dengan adanya proses peradilan yang jujur dan adil, tidak memihak, rakyat akan mempercayai pihak berwjib sebagai alat negara yang sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, pelaksanaan kedudukan rakyat sama di mata hukum ini sebenarnya sangat kompleks.
Para pelaksana dan proses pelaksanaannya akan menjumpai banyak rintangan. Oleh karena itu, orang-orang yang berkedudukan sebagai penegak hukum haruslah orang-orang yang tidak bersedia melakukan korupsi, diskriminasi, dan kolusi.
Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, tampuk pimpinan pihak berwajiib di kepolisian maupun pengadilan juga mengalami pergantian. Meski demikian diharapkan setiap penggantinya dapat meneruskan prinsip keduudkan rakyat sama di mata hukum ini.
Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia
Dalam negara demokrasi terdapat prinsip adanya jaminan hak asasi manusia pada setiap warga negaranya. Hal itu sesuai dengan makna demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian utama dalam pelaksanaan sistem demokrasi.
Untuk menjami adanya hak asasi Manusia, pemerintah dan segala institusi pembantunya, seperti kabinet menteri, DPR, MPR, penegak hukum dan lain sebagainya harus menghormati dan menghargai HAM. Masing-masing lembaga tidak diijinkan oleh konstitusi untuk melakukan tindakna yang melanggar HAM.
Dalam negara demokrasi bagi siapapun yang melanggar HAM maka siapapun itu juga harus mendapatkan hukumannya. Hukuman akan disesuaikan dengan kejahatan HAM apa yang sudah dilakukan oleh pelaku.
Pada intinya, jaminan HAM ini untuk menjamin kenyamanan dan keamanan seluruh warga negara hidup di dalam satu negara. HAM merupakan prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat baik secara nasional maupun internasional.
Adanya Kebebasan Pers
Dalam sistem demokrasi diterapkan pula adanya kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu alat masyarakat untuk melakukan hak berpendapatnya.
Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui pers. Di dalam sistem demokrasi, Pers adalah bagian penting untuk menjembatani antara pemerintah dengan rakyat yang merasakan langsung kebijakan pemerintah.
Pers menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah melalui proses-proses jurnalistik yang seimbang. Coverboadsite, merupakan cara paling adil yang harus dilakukan oleh jurnalis untuk membantu masyarakat menyatakan pendapatnya.
Jika ada suatu kebijakan yang salah atau tidak tepat sasran, pers juga harus dapat berfungsi sebagai media kritik kepada pemerintah. Mereka harus menyampaikan letak kekurangan dari kebijakan tersebut kepada pemerintah secara berimbang.
Di samping itu, peran pers juga harus dapat berfungsi sebagai media sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan sosialisasi program dari pers kepada rakyat, maka rakyak menjadi lebih cepat mengetahui kebijakan atau program baru untuk mereka.
Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin secara berkesinambungan. Harapannya tidak terjadi miss komunikasi dalam penyampaikan informasi oleh pers. Sehingga program yang diharapkan dapat berjalan lancar, bisa berjalan sesuai dengan target yang diinginkan.
Berdasarkan pada pemaparan prinsip-prinsip demokrasi di atas, dapat ditarik suatu ciri-ciri demokrasi yang sudah berjalan dalam sebuah negara. Ciri-ciri demokrasi itu adalah sebagai berikut.
Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat
Ciri pertama yang teridentifikasi dari sistem demokrasi utama ialah segala keputusan pemegang kebijakan atau pemerintah berdasarkan dan untuk seluruh rakyat. Pengambilan keputusan harus melihat, mendengar, dan didasarkan pada aspirasi rakyat.
Keputusan tidak boleh berdasarkan kepentingan kelompok, golongan, atua suku tertentu jika itu menyangkut kebijakan negara. Hal itu dilakukan guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama dalam sebuah negara.
Jika hal ini dapat dilakukan, sebuah negara bisa bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Ketiga jenis tindakan itu sangat merugikan masyarakat dalam jangka pendek sampai jangka panjang.
Menjalankan Konstitusi
Ciri-ciri demokrasi yang utama lainnya ialah pemegang kekuasaan menjalankan konstitusi sesuai dengan pesan konstitusi itu sendiri. segala kebijakan yang dilakukan harus memperhatikan kehendak, kepentingan, identitas, dan kekuasaan rakyat.
Hal tersebut sudah tertuang dalam pembukaan UUD 45, pesan-pesan yang terkandung di dalam UUD 45 di semua amandemen. Hal yang sama juga termaktub dalam dasar negara Indonesia, Pancasila. Dari sila ke satu sampai ke lima semuanya didedikasikan untuk kepentingan seluruh warga negara.
Oleh karenanya, siapapun pelaksana konstitusi di negara penganut paham demokrasi haruslah mengingat rakyatnya dalam setiap keputusannya.
Adanya Perwakilan Rakya
Dalam negara dengan sistem demokrasi pastilah ada perwakilan rakyat. Dewan perwakilan rakyat berkedudukan sebagai tempat rakyat menyampaikan aspirasinya.
Dewan perwakilan rakyat wajib mendengarkan dan membuat keputusan berdasarkan kepentingan rakyat tanpa terkecuali. Dewan perwakilan rakyat yang ideal adalah selalu memperhatikan dan menyampaikan kepentingan rakyat kepada pemerintah yang menjalankan kedaulatan negara.
Sayangnya jika dewan perwakilan rakyat memiliki agenda pribadi dengan mengatasnamakan rakyat, kekacauan bisa terjadi. Di mana ketimpangan sosial dan kejahatan sosial di lingkungan masyarakat bisa meningkat.
Hal itu terjadi karena mereka tidak merasakan adanya keadilan dan aspirasi mereka tidak didengar atau dilaksanakan oleh DPR. Sehingga seolah-olah pesan rakyat hanya sampai di pintu depan DPR tanpa pernah diolah dan diperhatikan ke dalamnya.
Jika hal buruk seperti ini terjadi negara dapat hancur di tangan rakyatnya. Oleh karenanya, dalam memilih wakil rakyat, rakyat sendiri harus berani membuat kepastin bahwa orang yang dipilihnya adalah benar-benar akan bekerja untuk rakyat.
Adanya Sistem Kepartaian
Partai merupakan bagian dari sistem demokrasi. Sebab partai merupakan sarana rakyat untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.
Melalui partai, rakyat juga dapat menyampaikan aspirasinya. Di dalam partai, aspirasi tersebut diolah dan kemudian disampaikan kepada pemerintah yang sah. Partai dan pemerintah kemudian dapat bekerja bersama-sama untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
Dalam hal ini partai memiliki fungsi untuk mengawai kerja pemimpin terpilih beserta jajarannya. Partai dapat melakukan kritik kepada pemimpin yang sedang bekerja jika kebijakannya tidak memberikan manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang kepada rakyat.
Partai juga dapat mengusung calon pemimpin dari partainya sendiri. tentu saja, calon pemipin yang dipilih idealnya adalah calon yang dapat bekerja untuk kepentingan rakya.
Demokrasi Adalah …
Dari seluruh pengertian, prinsip dan ciri demokrasi yang sudah disampaikan di atas, sudahkah anda menyadari dengan lebih jelas apa itu demokrasi?
Dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah sistem yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang sah untuk menjalankan negara. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan kebijakannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memiliki tujuan utama adalah menyejahterakan rakyat.
Dalam panggung demokrasi, rakyat adalah tumpuan utamanya. Tanpa adanya peran serta rakyat, demokrasi tidak memiliki tujuan. Oleh karenanya, rakyat merupakan pemegang kekuasana tertinggi. Perlu anda sadari juga bahwa ada beberapa jenis demokrasi yang berlaku di tengah-tengah masyrakat.
Jenis-jenis demokrasi ini Berdasarkan Klasifikasi dan Penerapannya
Jenis-jenis demokrasi ini juga mengacu kepada pengertian demokrasi. Berikut adalah beberapa jenis demokrasi yang telah teridentifikasi.
Demokrasi Berdasarkan Bentuknya
Demokrasi berdasarkan bentuknya ada dua yang telah diketahui. Demokrasi itu adalah sebagai berikut.
- Demokrasi Prosedural
Demokrasi ini merupakan demokrasi yang terbentuk dengan rposes pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Di Indonesia dilaksanakan pilpres, pilkada, pilkades, dan lain-lain.
- Demokrasi Substansial
Demokrasi substansial merupakan demokrasi yang bebrentuk nilai-nilai diwujudkan di mana-mana. Bahkan terdapat perlindungan kepada kaum minoritas. Salah satu contohnya ialah kebabasan menyampaikan pendapat, kebebasan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, kebebasan berkarya seni sesuai dengan bidang seninya masing-masing.
Demokrasi Berdasarkan Prosesnya
Demokrasi berdasarkan prosesnya ada dua jenis, antara lain sebagai berikut:
- Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung yang merupakan proses demokrasi di mana masyarakat ikut ambil bagian dalam permusyawaratan untuk merancang, memutuskan, dan menghasilkan bersama kebijakan berdasarkan UUD.
- Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung yang merupakan demokrasi untuk mencapai kebijakan umum dengan cara perumusan dilakukan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat.
Demokrasi Berdasarkan fokus perhatian
Demokrasi berdasarkan fokus perhatian memiliki tiga jenis sebagai berikut.
- Demokrasi Formal
Demokrasi formal yang berupa demokrasi dilaksanakan sebatas sebagai alat politik untuk meminimalisir kesenjangan di dalam linkup politik itu sendiri.
- Demokrasi Material
Demokrasi material merupakan demokrasi yang berpusat pada ekonomi tanpa adanya perhatian terhadap kesenjangan politik. Pada demokrasi jenis ini fokus utamanya adalah keuntungan ekonomi baik secara nasional maupun global.
- Demokrasi Gabungan
Demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang berjalan dengan kombinasi demokrasi formal dan material. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan dan keseimbangan bersama dari sisi material ekonomi maupun politik.
Demokrasi Berdasarkan Ideologi
Demokrasi berdasarkan ideologi juga dapat diterapkan di sebuah negara. Berikut merupakan beberapa demokrasi yang berdasarkan ideologi.
- Demokrasi Liberal
Demokrasi Liberal yang merupakan demokrasi dengan palaksanaan utama berlandaskan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanananya, negara tidak memiliki hak penuh atas hak-hak dan kewajiban individual warga negaranya. Dalam sistem demokrasi ini, negara tidak harus melindungi warga negaranya.
- Demokrasi Sosial
Demokrasi Sosial adalah demokrasi yang pelaksanaannya berdasarkan pada komunalisme masyarakat. Negara tidak memiliki kekuasaan dominan yang mewakili rakyat dalam pelaksanaan kekuasaannya. Dalam demokrasi sosial, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individual. Hak-hak individual juga tidak lebih diperhatikan daripada hak-hak umum. Tujuan dari demokrasi sosial bertumpu pada kebutuhan mengurangi kesenjangan sosial.
- Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh bangsa indonesia. Sebagaimanya sebutannya, demokrasi pancasila dilaksanakan berlandaskan pada asas dan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi jenis ini hanya dilaksanakan di Indonesia, sebab hanya Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Penggunaan demokrasi Pancasila sejauh ini masih memiliki tantangan besar terutama dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
Asas-asas Pancasila juga harus terus menerus disampaikan kepada masyarakat dari generasi ke generasi. Tanpa pemahaman terhadap asas pancasila, negara bisa mengalami keguncangan dalam menghadapi tantangan.
Pelaksanaan negara yang berpegang teguh pada pancasila bisa menguatkan karakter bangsa itu sendiri. Sebaliknya, jika terlepas dari Pancasila maka sama artinya dasar negara Indonesia hanyalah bayangan semata.
Oleh karena itu, asas demokrasi di Indonesia sudah jelas Pancasila. Sejak masa reformasi sampai sekarang, asas pancasila ini tidak pernah berubah. Pelaksanaan yang berdasarkan pada asas pancasila ini pun merupakan amanah dari konstitusi negara Indonesia.
Demikian pemaparan tentang demokrasi. Dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi ini juga meiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena tidak semua sistem buatan manusia sempurna.
Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi
Perlu untuk anda ketahui, kelebihan dari sistem demokrasi berdasarkan penjabaran di atas antara lain sebagai berikut:
- Setiap warga negara memiliki kesamaan di mata hukum
- Adanya kesamaan hak karena setiap warga dipandang memiliki hak yang sama di bidang politik
- Keputusan terkait kebijakan untuk rakyat dibuat dan diputuskan berdasarkan suara terbanyak
- Sistem demokrasi dapat mengurangi monopoli kekuasaan dari kelompok tertentu
- Sistem demokrasi dapat menyebarkan wawasan dengan secara terbuka melalui pers
- Kebebasan pers dalam sistem demokrasi meningkatkan kesadaran atas lingkungan pada masyarakat yang berlangganan informasi dari pers
Kurang lebih demikian kelebihan dari sistem demokrasi. Khusus untuk indonesia yang berlandaskan Pancasila, meski masih mengalami banyak tantangan diharapkan dapat menjadi lebih kokoh. Bersamaan dengan itu semboyan negara Indonesia dapat menjadi landasan penerapan demokrasi yang sesaui dengan cita-cita konstitusi.
English